Kunjungan Kerja Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

Para Inspektur Pembantu Bidang dan Para Pengendali Teknis menerima kunjungan Kerja dan Studi Banding Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI tentang Implementasi SPIP pada hari senin tanggal 20 Desember 2021 jam 09:00 WIB bertempat di Ruang Rapat Inspektorat DIY.

Acara di lanjutkan dengan FGD di moderatori oleh Sekretaris Inspektorat DIY Implementasi SPIP, diawali dengan perkenalan dan paparan dari tim SPIP Inspektorat DIY dilanjutkan saling sharing pengalaman antar bidang untuk lebih menambah wawasan sehingga kedepan dalam melaksanakan tugas bisa bekerja lebih baik.

Kunjungan Kerja Inspektorat Lampung

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Dra Siti Haryani, M.Si, Sekretaris Inspektorat DIY Yudi Ismono, S.Sos.,M.Acc., Dalnis Perekonomian Mohammad Husen, S.E.,M.M., Monev Dian Rohmawati, S.Si.,M.AP Menerima kunjungan kerja Inspektorat Provinsi Lampung dalam rangka Studi Pendalaman Best Practice Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP) pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 jam 09:00 WIB tempat Ruang Rapat Inspektorat DIY Komplek Youth Center, Jl. Kebon Agung, Tlogoadi, Mlati, Sleman.

Kunjungan kerja ke Inspektorat Jawa Tengah

Inspektorat DIY melaksanakan kunjungan kerja dan studi tiru ke Inspektorat Jawa Tengah terkait SPIP terintegrasi pada hari senin tanggal 13 Desember 2021 bertempat di Gedung Inspektorat Jawa Tengah di jalan pemuda Semarang.

Kegiatan Studi Banding dilaksanakan di Ruang Rapat kantor Inspektorat Jawa Tengah dengan dibuka oleh Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah Bapak Dhoni Widianto didampingi Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Bapak Nur Rohmat.

Pemaparan terkait pengisian aplikasi eSPIP dijelaskan oleh Bapak Yusuf dari Subbagian Perencanaan. Berikut paparan “Pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah” :

Dasar Pelaksanaan :

  1. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
  2. Peraturan MenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
  3. Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
  4. SE Sekda Nomor 700/0016637 tanggal 25 November 2021 tentang Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi tahun 2021
  5. SPT Inspektur Nomor 094/67/S.2/2021 tanggal 9 November 2021 tentang Kegiatan Penjamin Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2021.

Untuk kelancaran pengisian pada aplikasi eSPIP, dilakukan beberapa langkah seperti :

  1. BINTEK (Bimbingan Teknis) dan Diseminasi SPIP Terintegrasi pada Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September 2021.
  2. Diseminasi Penilaian Baseline SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 9 November 2021.
  3. Diseminasi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada tanggal 10-11 November 2021
  4. Diseminasi Monitoring Pengumpulan Bukti Dukung SPIP Terintegrasi pada 16 OPD Sampling pada tanggal 1 Desember 2021.

Penetapan Tujuan SPIP Terintegrasi :

  • Penilaian Mandiri

OPD memastikan data visi, misi, tujuan, sasaran, program (indikator dan target), dan kegiatan (indikator dan target) telah sesuai.

  • Penjaminan Kualitas

Inspektorat memastikan diantaranya :

  1. Keandalan indikator program dan kegiatan yang ditetapkan
  2. Target yang ditetapkan telah sesuai dengan indikator
  • Penilaian Mandiri

OPD menilai pelaksanaan SPIP di lingkungannya yaitu 5 unsur, 25 subunsur, 4 tujuan SPIP.

  • Penjaminan Kualitas

Inspektorat memastikan diantaranya :

  1. Isian jawaban telah sesuai dengan pertanyaan dan kondisi OPD yang sebenarnya
  2. Data dukung yang disampaikan telah sesuai

Pencapaian Tujuan SPIP Terintegrasi :

  • Penilaian Mandiri

OPD menginput hasil capaian tujuan untuk program dan kegiatan

  • Penjaminan Kualitas

Inspektorat memastikan diantaranya capaian program dan kegiatan yang diinput OPD telah sesui dengan yang sebenarnya

Hasil Penilaian Mandiri :

  • 48 OPD telah menyelesaikan Penilaian Mandiri
  • 1 OPD tidak menyelesaikan yaitu Biro ISDA
  • Penilaian tingkat maturitas SPIP untuk tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil uji petik pada 16 OPD
  • 16 OPD dengan keterkaitan 5 dari 12 strata pemda (41,17%)
  • Persentase Jumlah Anggaran OPD Sampling dengan Total Anggaran Seluruh OPD yaitu 78,32%

Hasil Evaluasi BPKP yaitu Perwakilan BPKP Jawa Tengah dijadwalkan untuk melaksanakan Expose ke BPKP Pusat pada tanggal 13 Desember 2021

Anev Kinerja Satgas Saber Pungli UPP Se DIY Tahun 2021

Rapat Kinerja Anev Satgas Saber Pungli UPP Se DIY Tahun 2021 yang di selenggarakan di Gedung KPPD Sleman di mulai jam 09:00 WIB di Ruang Parijoto sampai dengan selesai. Acara di buka oleh Desy Nur Fauziah, S.Stp selaku MC.

Pembukaan Acara dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya.

Menyanyikan Lagu Indonesia Raya yang di pimpin oleh Dewi Kurniati Yuly Rahayu, S.E.

Pembacaan Doa oleh Sahadi, S.E

Paparan Laporan Penyelenggaraan oleh Sekretaris Inspektorat DIY Yudi Ismono, S.Sos.,M.Acc

Pembukaan Acara Anev Kinerja Satgas Saber Pungli Oleh Irwasda Polda DIY KBP Agus Rohmat, S.Ik,.S.H.,M.Hum

Tamu undangan dari UPP Kabupaten Kota Se DIY yaitu dari unsur Inspektorat, Kepolisian, Kejaksaan, Bin dan lain lain.

Paparan mengenai Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penanganan Pungli dalam Rangka Peningkatan PAD oleh Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto, S.T.,M.Si. Dalam paparannya mengingatkan kembali bahwa korupsi adalah bahaya laten. Sistem politik yang berbiaya tinggi menyebabkan adanya keinginan untuk korupsi.

Aspek dalam saberpungli meliputi:

  1. Pencegahan, dilakukan melalui:
    • Perda
    • Edukasi (sosialisasi secara masif)
    • Penggunaan peralatan IT (contohnya pemakaian CCTV di ruang publik)
  2. Penanganan
    • Tidak mudah karena masing-masing dalam anggota satgas saberpungli memiliki kewenangan;
    • Diharapkan Inspektorat menyediakan ruang untuk pertemuan rutin saberpungli (difasilitasi & dianggarkan)
    • Dalam kesempatan ini disebutkan bahwa DPRD bisa menyetujui selama mengajukan anggaran dan uangnya ada;
  3. Penegakan hukum
    • Terdapat catatan bahwa masih ada perda-perda yang memberi kesempatan munculnya pungli secara legal.

Paparan Persiapan Kabupaten Bantul Menjuju Kabupaten Bebas dari Pungli Oleh Irban Investigasi Ir. Suryono, M.SiVisi dan Misi Kabupaten Bantul yaitu:

VISI: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.”

Misi:

  1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima
  2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
  3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
  4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana
  5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara tepadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Kegiatan tahun 2021:

  1. Kegiatan sosialisasi tahun 2021 di Kalurahan Singosaren
  2. Kegiatan pemantauan tahun 2021 di Kapanewon Jetis (penyaluran BST)
  3. Kegiatan penyelidikan tahun 2021, dugaan pungli di kawasan lokasi wisata Bukit Bintang
  4. Kegiatan studi komparasi tahun 2021 di Kabupaten Kutai Kartanegara

Kendala yang dihadapi:

  1. Terbenturnya waktu pelaksanaan kegiatan dengan rutinitas anggota Unit Pemberantasan Pungutan liar Kab. Bantul
  2. Masyarakat belum menyadari secara penuh tentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
  3. Kesulitan dalam mengumpulkan masyarakat

Renacana Inovasi tahun 2022:

  1. Pendidikan anti korupsi sejak dini
  2. Penunjukkan dan perintisan desa anti korupsi
  3. Kabupaten Bantul Bebas dari Pungli

Paparan Kesiapan Kabupaten Kulonprogo menjadi Kabupaten bebas dari Pungli oleh Wakapolres Kulonprogo Kompol Sudarmawan, S.Pd.,M.M.dalam paparanya beliau mengungkap bahwa Anggaran Satgas Saberpungli Kolon Progo tahun 2021 sebesar Rp. 69.068.800,00

Kegiatan yang dilakukan antara lain:

  1. Rapat Koordinasi Satgas Saber Pungli
  2. Giat yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kulon Progo
  3. Giat yang dilakukan oleh Polres Kulon Progo
  4. Sosialisai yang dilakukan pada Sosial Media Inpektorat Daerah Kulon Progo

Dilaporkan bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 di Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo menerima kaji banding dari satgas saber pungli pemerintah kota palangka raya

Penindakan yang telah dilaksanakan:

  1. OTT Pungli Retribusi Obyek Wisata Pantai Glagah
  2. OTT Pungli Retribusi Obyek Wisata Waduk Sermo
  3. OTT Pungli Bansos Penanganan Dampak Covid 19 di Pedukuhan Tegiri 2 Hargowilis, Kokap

Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2022:

  1. Meninjau ulang SK Bupati tentang Satgas Saber Pungli terkait anggota.
  2. Lebih mengintensifkan kegiatan koordinasi  antar  Pokja.
  3. Menyusun Rencana Aksi Pencegahan Pungli.
  4. Lebih mengintensifkan kegitan giat dan sosialisasi baik oleh Polres, Kejari dan Irda.
  5. Lebih mengintensifkan kerja Pokja.
  6. Berusaha mengedepankan kegiatan pencegahan dengan sasaran instansi, perkantoran, pasar, obyek wisata dan lain lain yang rawan pungli.
  7. Lebih mengoptimalkan kinerja Tim di lapangan.
  8. Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi dengan Bapeda untuk meningkatkan dukgar .
  9. Meningkatkan publikasi giat pencegahan dan hasil giat OTT.
  10. Membuat call center pengaduan.

Hambatan dan Kendala:

  1. Minimnya Anggaran Operasional Satgas Saber Pungli
  2. Tidak terdapatnya Sarana dan Prasarana  khusus Satgas Saber Pungli
  3. Minimnya SDM  baik  kuantitas maupun kualitas

FGD terkait materi yang di paparkan oleh 4 Narasumber yang di moderatori oleh Irban Perekonomian Inspektorat DIY Dra. Siti Haryani.M.Si

Pertanyaan pertama oleh Endyo Tyatmoko, S.Sos, M.Ec.Dev. menanyakan terkait sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial.

Pertanyaan ketiga oleh UPP gunung kidul menanyakan terkait kecilnya anggaran saberpungli yang sangat kecil sehingga sosialisasi sabelpungli yang sangat terbatas karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ada sehingga tidak optimal

Foto bersama segenap Satgas Saberpungli UPP DIY, sebagai penutup rangkaian acara.

Kunjungan Kerja Inspektorat Gorontalo

Kunjungan Kerja Inspektorat Gorontalo, pada hari jumat, 3 Desember 2021, pukul 08:30 sampai dengan selesai diterima langsung oleh Sekretaris Inspektorat DIY Bapak Yudi Ismono, S.Sos, M.Acc., di dampingi para Inspektur Pembantu dari Irban Sarpras Ibu Dyah Sulistya Ratnawati,S.T.,M.Acc. dan Irban Perekonomian Ibu Dra. Siti Haryani, M.Si. serta Kasubag Program dan Monev Bapak B.Norowisnu, S.Kom.,M.Hum., dan staf terkait. Dari Inspektorat Gorontalo Plt Inspektur Kota Gorontalo, Inspektur Pembantu IV, dan staff sebanyak 11 orang. Acara di laksanakan di Gedung Inspektorat DIY Ruang Rapat Lantai 2.

Tujuan Kunjungan adalah sharing pengetahuan tetang penyusunan PKPT berbasis resiko, kegiatan Koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) dan kegiatan Saber Pungli, dalam acara tersebut dipaparkan apa yang sudah dan sedang dilaksanakan di Inspektorat DIY. Paparan disampaikan oleh Kasubag Program dan Monev Bapak B.Norowisnu, S.Kom.,M.Acc.

Pemutakhiran Data TLHP Semester II Tahun 2021

Pemutakhiran data TLHP semester II tahun 2021 di selenggarakan di Gedung Serbaguna KPPD Sleman di Ruang Parijoto, acara dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2021. Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagai hasil pengawasan APIP Tahun 2021 kepada OPD di lingkungan Pemda DIY dan Kabupaten/Kota se DIY, agar pihak-pihak terkait menyadari pentingnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sebagai bentuk perbaikan atas kekurangan yang masih terjadi dalam penyelenggaran pemerintahan guna terwujudnya good governance dan clean government

TUJUAN
  1. Meningkatkan fungsi dan peranan pengawasan dalam pelaksanaan tugas setiap unit kerja pada Pemerintah Daerah.
  2. Meningkatkan penanganan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
  3. Meningkatkan sikap mawas diri Aparatur sebagai tindak cegah melakukan pelanggaran, penyalahgunaan dan penyimpangan.
  4. Memberikan umpan balik bagi perencana, pelaksana serta pimpinan obyek pemeriksaan/ unit kerja dalam rangka pengambilan Keputusan.
  5. Meningkatkan komitmen dalam rangka pencegahan KKN .

Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat DIY Tahun 2021 dilaksanakan selama 1 (satu) hari, yaitu tanggal 2 Desember 2021 di Aula Parijoto KPPD DIY di Kabupaten Sleman yang dihadiri oleh:

  1. Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY
  2. Kepala UPTD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY;
  3. Inspektur Kabupaten/ Kota se DIY;
  4. Para penanggung jawab obyek pemeriksaan.

Sampai dengan bulan November tahun 2021, Inspektorat DIY telah dilaksanakan pemeriksaan operasional sebanyak 101 kali 403 temuan dengan 933 rekomendasi, dimana 904 rekomendasi (96,9%) telah selesai ditindaklanjuti, 21 rekomendasi (2,3%) dalam proses penyelesaian dan 8 rekomendasi (0,9%) belum ditindaklanjuti.

Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti terdapat pada 15 obyek pemeriksaan yaitu pada 6 BUKP dan 9 OPD untuk LHP yang terbit bulan November 2021. Untuk pemeriksaan BPK RI dan APIP lainnya dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Pemeriksaan BPK RI Perwakilan DIY, berdasar pada data sistem aplikasi pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, Pemda DIY telah mencapai prosentase penyelesaian sebesar 92,41% dan masih masih menyisakan 79 rekomendasi atau 7,5% masih dalam proses tindak lanjut.

Hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri tahun 2021, dari 7 rekomendasi yang diberikan, 6 diantaranya telah mendapatkan status selesai ditindaklanjuti dan 1 masih dalam proses validasi Inspektur II Itjen Kemendagri. Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan koordinasi instensif kita semua sebagai satu kesatuan Pemda DIY.

Selanjutnya yang masih harus diselesaikan adalah tindak lanjut atas pemeriksaan BPKP Perwakilan maupun BPKP Pusat. Diharapkan dalam acara ini narasumber dapat memberikan infromasi terbaru atas data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP sehingga Pemda DIY dapat segera menindaklanjutinya.

permintaan informasi terkait temuan keuangan hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan DIY atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY Tahun 2021 serta laporan masyarakat terkait dugaan pungutan dan penahanan ijasah di Sekolah Negeri. OPD terkait untuk dapat melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam setiap kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut yang diselenggarakan, termasuk temuan hasil pemeriksaan BPK RI untuk meminimalkan risiko-risiko munculnya aduan dari masyarakat yang berakhir pada APH.

Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY pada Akhir Januari 2021, maju lebih awal dari penyerahan tahun-tahun sebelumnya, diharapkan OPD agar sungguh-sungguh menyiapkan lebih awal data dan dokumen-dokumen yang diperlukan, khususnya pada pengelolaan barang persediaan agar tidak ada temuan yang material atas Laporan Keuangan dan opini WTP.

Evaluasi Capaian SPM Kabupaten Kota Se DIY

Rapat koordinasi SPM Kabupaten Kota Se-DIY yang di selenggarakan di Hotel Crystal Lotus, pada tanggal 16 November 2021. Acara di mulai pada pukul 09:30 WIB sampai dengan selesai.

Sambutan Inspektur diwakili oleh Irban Pemerintahan Muhammad Setiadi, S.Pt.,M.Acc.

Paparan capaian SPM dari Kepala Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Dalam Negeri Biro Tata pemerintahan Drs. Wahyu Krisnadi, M.Ma.

Rapat Koordinasi Pengisian E-SPIP dan FGD

Rapat koordinasi di laksanakan di Gedung Sekretariat Inspektorat DIY di ruang rapat latai 2 jam 09:00 WIB. Acara di bukan dan dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat DIY Bapak Yudi Ismono,S,Sos.,M.Acc. , dan dilanjutkan dengan paparan dari Ketua Tim Auditor Topaz Mardiarto, S.I.P.,M.Acc., acara selanjutnya FGD

hadir dalam acara tersebut dari Bappeda dan BPKA serta perwakilan bidang perekonomian, bidang sosial dan budaya dan bidang sarpras serta bidang pemerintahan.

dari sekretariat juga hadir yang menjadi bagian dari tim E-SPIP.

Upacara Hari Pahlawan 10 November 2021

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah DIY tentang peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021 untuk menyelenggarakan Upacara pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Pukul 08:00 WIB bertempat di Halaman Upacara Komplek Youth Centre dengan mengenakan seragam KORPRI lengkap (ASN) dan seragam harian (NABAN). Upacara dilaksanakan dengan mengutamakan protokol kesehatan.

Dalam upacara tersebut sebagai Komandan Upacara Bapak Sargana, S.I.P.,M.Si., beliau merupakan Ketua Tim P2UPD Bidang Sosial dan Budaya Inspektorat DIY

Pengibar bendera oleh Maharyo Widanto, S.T.,M.M., Rianto Agung Prabowo, S.T., Arif Wiji Santoso, S.Pd.,C.Fr.A. Ajudan Inspektur Upacara oleh Sahadi, S.E., Pembacaan pesan pesan pahlawan oleh Topaz Mardiarto, S.I.P.,M.Acc., Dirigen Paduan Suara oleh Irfania Nurul Safitri. Pembawa acara Etik Suryati. Pembaca Doa Arif Budi Prasetya. Koordinator lapangan Suparjiono. Pembantu umum minarso, suryanto, tumiran. Dokumentasi Tofik Riyadi, A,Md

Pembacaan Pembukaan UUD 1945 oleh Nuri Harmadi.S.H.

Peserta Upacara dari seluruh pegawai Inspektorat DIY dan Balai Dikmen DIY