Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar acara koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Aula Sidomukti. Acara ini dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY).
Dalam pertemuan yang berlangsung hari ini, fokus utama dibahas adalah penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI terkait penggunaan dana keistimewaan untuk pembuatan surat komitmen di setiap OPD. Kehadiran seluruh OPD diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam menanggapi rekomendasi yang diajukan oleh BPK RI.
“Dalam pertemuan ini, kami ingin meningkatkan sinergi antara OPD untuk menyelesaikan temuan yang dihasilkan dari pemeriksaan BPK RI. Kerjasama yang solid antara instansi-instansi terkait sangat penting untuk memastikan implementasi rencana tindak lanjut yang efektif dan tepat,” ujar Sekretaris Inspektorat DIY, Totok Purwoirawan, S.Pt.,M.Acc., dalam sambutannya.
Acara koordinasi ini juga menjadi forum untuk mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh masing-masing OPD guna memperbaiki proses pengelolaan dana keistimewaan. Diskusi mendalam dilakukan untuk menyusun rencana tindak lanjut yang terukur dan dapat diimplementasikan dengan baik.
Selain itu, disorot pula pentingnya pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan rencana tindak lanjut yang telah disepakati. Hal ini dianggap krusial untuk memastikan bahwa perbaikan yang direncanakan benar-benar terlaksana dan memberikan hasil yang diharapkan.
“Kami berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan rekomendasi BPK RI. Dengan kolaborasi yang erat antara OPD, kami yakin dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dana keistimewaan dan mencapai standar akuntabilitas yang diharapkan,” tambah Sekretaris Inspektorat DIY.
Acara ini diharapkan menjadi titik awal yang positif dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI di lingkungan Pemda DIY. Keterlibatan penuh seluruh OPD diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk perbaikan sistem dan pelayanan dalam administrasi keuangan di daerah ini.
