Kunjungan Inspektorat Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Inspektorat Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan kunjungan ke Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka melaksanakan benchmark pengawasan berbasis risiko serta melakukan penyusunan rancangan program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko.

Dalam sambutannya, Sekretaris Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Totok Purwoirawan, SKM.,M.Acc, menyambut baik kunjungan dari Inspektorat Utama BNPB. Beliau menyatakan, “Kami sangat menghargai kehadiran Inspektorat Utama BNPB dalam rangka berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait pengawasan berbasis risiko. Ini akan menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pengawasan di tingkat daerah, terutama dalam penanggulangan bencana.”

Kasubag Program dan Monev Inspektorat Inspektorat DIY memberikan presentasi mengenai praktik terbaik dalam pelaksanaan pengawasan berbasis risiko, juga membagikan pengalaman dari berbagai dalam membuat PKPT berbasis Risiko dengan menggunakan aplikasi siwaris.jogjaprov.go.id

Kasubag TU Inspektorat Utama BNPB, menyampaikan, “Kami berharap kunjungan ini dapat memperkuat kerjasama antara Inspektorat Utama BNPB dan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengawasan berbasis risiko menjadi kunci penting dalam menjamin efektivitas penanggulangan bencana di tingkat daerah, dan kami yakin Yogyakarta memiliki potensi besar untuk menerapkan pendekatan ini dengan sukses.”banyak pengalaman dalam merancang dan membuat PKPT berbasis resiko.

Selain itu, kedua belah pihak juga melakukan diskusi intensif terkait penyusunan rancangan program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa program kerja yang disusun dapat secara efektif mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang terkait dengan penanggulangan bencana di tingkat nasional.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas pengawasan di tingkat daerah, sehingga upaya penanggulangan bencana dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Kunjungan ini juga menjadi bentuk komitmen bersama untuk terus meningkatkan tata kelola penanggulangan bencana di Indonesia.

Kunjungan Inspektorat Kabupaten Sintang Kalimantan Barat

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membuka pintu kerjasama dengan Inspektorat Kabupaten Sintang dalam sebuah kunjungan yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan Aparat Penegak Hukum (APH). Kegiatan ini digelar di Gedung Inspektorat Aula Sidomukti Lantai 4, Yogyakarta. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman tentang pengawasan dan pencegahan korupsi, serta memperkuat kolaborasi antar inspektorat yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di kedua daerah.

Pembukaan kegiatan ini dilakukan oleh Sekretaris Inspektorat DIY, Totok Purwoirawan,SKM.,M.Acc, yang dengan antusias menyambut kunjungan Inspektorat Kabupaten Sintang. Beliau menekankan pentingnya pertukaran informasi dan pengalaman antar inspektorat dalam memajukan sistem pengawasan di kedua daerah. “Kami sangat senang berbagi pengetahuan kami dengan Inspektorat Kabupaten Sintang dan juga sebaliknya. Pertukaran ini akan membantu kita dalam meningkatkan sistem pengawasan di kedua daerah,” ujarnya.

Irban Bidang Pengawasan III Kabupaten Sintang, Yohanes Murwanto, S.T.,M.T., juga menyatakan apresiasinya atas kerjasama ini. “Kami berterima kasih atas sambutan yang hangat dari Inspektorat DIY. Kami yakin kunjungan ini akan membantu kami dalam meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian di wilayah kami,” .

Diskusi antara kedua pihak melibatkan berbagai aspek, termasuk Program Kerja Pengawasan Tahunan yang efektif, implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, peran APIP dalam pengawasan intern pemerintah, dan peran Aparat Penegak Hukum dalam menegakkan hukum terkait korupsi.

Kegiatan ini juga mencakup kunjungan lapangan ke beberapa lokasi yang relevan dengan topik yang dibahas, sehingga para peserta dapat melihat praktik terbaik dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan korupsi di lapangan.

Pertukaran pengalaman ini diharapkan akan memperkuat kerjasama antara Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten Sintang dalam upaya bersama untuk meningkatkan kualitas layanan publik, mengurangi risiko korupsi, dan mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas di kedua daerah tersebut.

Kunjungan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerima kunjungan dari Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kegiatan benchmarking dan sharing informasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah serta memperkuat upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Gedung Inspektorat DIY, tepatnya di Aula Sidomukti Lantai 4, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat dan staf dari kedua belah pihak.

Dalam acara pembukaan kegiatan, Sekretaris Inspektorat DIY, Totok Pruwoirawan, S.K.M.,M.Acc, menyambut kunjungan tersebut dengan antusias dan menyatakan bahwa pertukaran informasi serta pengalaman adalah langkah penting dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah. Sekretaris Inspektorat DIY, Totok Pruwoirawan, S.K.M.,M.Acc menyampaikan”Kegiatan benchmarking ini akan membantu kami dalam meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian di DIY,”

Ariyanti Lamato,S.T., Inspektur Pembantu Bidang Insvestigasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara, juga menyampaikan apresiasi atas kesempatan untuk belajar dan berbagi pengalaman dengan Inspektorat DIY. Ariyanti Lamato,S.T., Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan “Kami sangat berterima kasih atas keramahan dan kesempatan ini. Kami yakin bahwa kunjungan ini akan memberikan manfaat besar bagi upaya pencegahan korupsi di wilayah kami,”

Kegiatan benchmarking ini meliputi pertemuan dengan pimpinan dan staf Inspektorat DIY, diskusi panel tentang praktik terbaik dalam pengawasan dan pencegahan korupsi, serta kunjungan lapangan ke beberapa lokasi yang telah menerapkan program-program sukses dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

Selama kunjungan ini, para peserta juga berkesempatan untuk bertukar informasi tentang metodologi pengawasan, pelaporan hasil inspeksi, serta berbagai aspek penting lainnya yang berkaitan dengan peran Inspektorat dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Kegiatan benchmarking dan sharing informasi ini diharapkan akan memperkuat kolaborasi antara Inspektorat DIY dan Inspektorat Sulawesi Tenggara dalam upaya bersama untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi. Dengan pertukaran pengalaman dan praktik terbaik, diharapkan dapat memajukan kualitas layanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan di kedua daerah tersebut.

Kunjungan Tim MCP KPK Provinsi Sulawesi Selatan

Yogyakarta, 2 November 2023 – Tim Monitoring dan Evaluasi Center for Prevention and Public Accountability (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan kerja ke Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pertukaran pengalaman dan evaluasi program-program pencegahan korupsi antarprovinsi.

Tim MCP KPK Provinsi Sulawesi Selatan tiba di Yogyakarta pada hari Kamis, 2 November 2023, dan diterima dengan hangat oleh pejabat dari Inspektorat DIY. Kunjungan ini bertujuan untuk memahami lebih dalam praktik-praktik pencegahan korupsi yang telah berhasil diimplementasikan di DIY dan sekaligus berbagi pengalaman dari Provinsi Sulawesi Selatan.

Selama kunjungan ini, tim MCP KPK melakukan pertemuan dengan pimpinan Inspektorat DIY dan staf terkait, serta menyelenggarakan diskusi terbuka tentang strategi pencegahan korupsi yang efektif. Mereka juga mengunjungi beberapa lokasi di DIY yang telah menerapkan program-program inovatif dalam pencegahan korupsi.

Pada kesempatan ini, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan Ketua Rombongan Tim MCP KPK Bustanul Arifin.S.H.,M.M. mengungkapkan, “Kami sangat senang dapat berkunjung ke Inspektorat DIY dan belajar dari pengalaman yang mereka miliki dalam upaya pencegahan korupsi. Pertukaran informasi dan pengetahuan seperti ini sangat penting untuk meningkatkan upaya pencegahan korupsi di berbagai daerah di Indonesia.”

Sementara itu, Inspektur DIY, Muhammad Setiadi, S.Pt.,M.Acc., menyambut baik kunjungan tim MCP KPK dan berharap pertemuan ini dapat menjadi sarana berbagi pengetahuan dan memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan korupsi di daerah.

Selain pertemuan di Inspektorat DIY, tim MCP KPK Provinsi Sulawesi Selatan juga berencana melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti akademisi, LSM anti-korupsi, dan perwakilan sektor swasta, untuk mendapatkan berbagai perspektif yang beragam dalam upaya pencegahan korupsi.

Kunjungan kerja tim MCP KPK ke Inspektorat DIY diharapkan akan memperkaya pemahaman kedua belah pihak tentang upaya pencegahan korupsi dan dapat mendorong kerjasama yang lebih erat dalam memerangi korupsi di tingkat daerah. Hal ini sejalan dengan visi KPK untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bebas korupsi di seluruh Indonesia.

Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri dengan tema Pelayanan Publik dan Pemeriksaan Kesehatan BUMD

Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri dengan tema Pelayanan Publik dan Pemeriksaan Kesehatan BUMD dilaksanakan di Aula Sidomukti Gedung Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara dibuka oleh Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Setiadi, S.Pt.,M.Acc., didampingi oleh Sekretaris Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Totok Purwoirawan, S.K.M.,M.Acc. , dengan Narasumber Budi Santoso, PPUPD Kabupaten Batang Jawa Tengah, dan di moderatori oleh Sargana, S.Ip.,M.Si.

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta terus berkomitmen untuk meningkatkan standar pelayanan publik dan pengawasan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merupakan bagian integral dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai langkah nyata dalam upaya ini, menyelenggarakan pelatihan kantor sendiri bagi para auditor yang bertugas memeriksa kinerja BUMD, dengan fokus pada Pelayanan Publik dan Pemeriksaan Kesehatan BUMD.

Kegiatan pelatihan kantor sendiri ini dihadiri oleh para auditor dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tugas memeriksa dan mengawasi kinerja BUMD. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mereka tentang pelayanan publik yang berkualitas dan pentingnya memastikan kesehatan dan keamanan dalam operasi BUMD.

Selama pelatihan kantor sendiri, para auditor diajarkan mengenai kerangka kerja evaluasi pelayanan publik yang efektif, termasuk pemahaman mendalam tentang ekspektasi masyarakat dan cara mengukur tingkat kepuasan mereka. Auditor juga diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan dalam operasi BUMD, terutama dalam upaya menjaga kesehatan pegawai dan masyarakat yang dilayani.

Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan, “Kegiatan pelatihan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kemampuan auditor kami untuk memeriksa dan mengawasi kinerja BUMD secara efektif. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pelayanan publik dan peran penting pemeriksaan kesehatan dalam operasi BUMD, kami berharap dapat lebih mendukung pencapaian pelayanan publik yang berkualitas di Daerah Istimewa Yogyakarta.”

Para auditor yang mengikuti pelatihan kantor sendiri menyambut baik inisiatif ini dan melihatnya sebagai langkah yang positif dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengawasan BUMD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelatihan kantor sendiri ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dalam memajukan kualitas pelayanan dan pengawasan di BUMD Pemerintah Daerah.

Sosialisasi Pengelolaan Dana BKK Keistimewaan DIY Sesi Terakhir

Sosialisasi Pengelolaan Dana BKK Keistimewaan DIY Sesi Terakhir, yang di selenggarakan di Aula Sidomukti Inspektorat DIY Lantai 4, yang di hadiri oleh Lurah, Carik, Danarto se DIY, dengan Narasumber dari Komisi A, Paniradya,DPUESDM, BPKA, APMD, BPKP, acara dibuka oleh Sekretaris Inspektorat DIY.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan pemahaman tingkat lokal terhadap pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Inspektorat DIY sukses menggelar acara Sosialisasi Pengelolaan Dana BKK Keistimewaan DIY khusus untuk para Lurah, Carik, dan Danarto. Acara ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang pemanfaatan dana keistimewaan yang dapat mendorong perkembangan berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal yang dapat diangkat dan dikembangkan.

Sesi spesial sosialisasi ini diadakan di Aula Sidomukti Inspektorat DIY yang dihadiri oleh puluhan peserta yang merupakan Lurah, Carik, Danarto dari berbagai wilayah di DIY. Dengan cermat, mereka mengikuti pemaparan dari berbagai narasumber yang dihadirkan untuk menjelaskan tentang konsep dan pelaksanaan pengelolaan Dana BKK Keistimewaan DIY Tahun 2023.

Dalam sambutannya, Inspektur DIY yang diwakili oleh sekretaris Inspektorat DIY Totok Purwoirawan, S.Km.M.Acc., menegaskan bahwa peran para peserta dalam mengawal dan mengelola dana keistimewaan sangat penting dalam mendukung keberlanjutan serta kemajuan DIY. “Kami ingin mendorong partisipasi aktif para Lurah, Carik, dan Danarto dalam memastikan pengelolaan dana keistimewaan sesuai dengan tujuan dan aspirasi masyarakat,” ujar Totok Purwoirawan,S.Km.M.Acc..

Sesi pertama acara mengusung tema “Sosialisasi Pengelolaan Dana BKK Keistimwaaan DIY Tahun 2023”. Pembahas tentang bagaimana setiap wilayah memiliki potensi unik yang dapat dioptimalkan melalui dana keistimewaan, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya, mendalamkan tentang proses pengajuan proposal proyek serta peran para peserta dalam memastikan dana digunakan dengan tepat sasaran. Para peserta diajak untuk berinteraksi dan berdiskusi aktif tentang ide-ide dalam mendapatkan Dana Keistimewaan yang relevan dengan kebutuhan dan kearifan lokal di wilayah masing-masing.

Diskusi yang berlangsung penuh semangat membawa beragam pandangan, pertanyaan, dan pengalaman dari para peserta. Mereka turut menyampaikan aspirasi dan harapan terhadap pengelolaan dana keistimewaan yang dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan komunitas mereka.

Sesi terakhir ini menjadi penutup dari serangkaian acara yang berlangsung sebanyak 21 sesi. Para peserta diberikan wawasan praktis untuk memastikan kelancaran pengajuan dan pelaksanaan dan pelaporan yang mendukung keistimewaan DIY.

Sosialisasi ini diharapkan akan membuka pintu bagi lebih banyak alokasi dan inisiatif yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal. Para peserta, sebagai pemimpin lokal, diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam menjaga dan memajukan keistimewaan DIY.

Meriahkan HUT RI ke-78, Inspektorat DIY Gelar Lomba Estafet Penuh Semangat dan Kebersamaan

Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar berbagai lomba estafet yang penuh semangat di halaman kantor. Acara ini bertujuan untuk memeriahkan momen bersejarah sekaligus memupuk rasa kebersamaan dan semangat patriotisme di kalangan pegawai Inspektorat DIY.

Berbagai jenis lomba estafet yang menghibur dan menantang telah dirancang untuk acara ini, termasuk:

  1. Lomba Estafet Karet: Para peserta dari berbagai unit kerja di Inspektorat DIY bersaing mengambil karet dengan sedotan minuman diranting secara estafet ke 10 pemain setiap Tim dan yang berhasil mengumpulkan karet terbanyak adalah pemenangnya. Ini membutuhkan kecermatan dan kecepatan, menguji keterampilan koordinasi dan ketepatan.
  2. Lomba Estafet Balon : Tim-tim yang penuh semangat berlomba meranting balon secara estafet yang memacu kecepatan dan ketepatan ke 10 anggota Tim.
  3. Lomba Estafet Kaos : Peserta dalam tim mengenakan kaos dan diranting ke 10 peserta lainya secara cepat bolak balik dan kembali ke pemain pertama, yang tercepat jadi pemenangnta ini tentu mengundang tawa para penonton.
  4. Lomba Air Estafet: Tim-tim berkompetisi untuk mentransfer air dari satu wadah ke wadah lain dengan kreativitas dan ketepatan, dengan wadah yang kecil berupa gelas plastik ini tentu dengan mundah membasahi para pemain sehinggaa terjadi kehebohan yang sangat kacau membuat para pemain berhamburan.
  5. Lomba Makan Pisang : Peserta dalam tim saling berkolaborasi dengan 4 pemain, dengan 3 pemain ditutup matanya, pemberi aba-aba satu orang yang memberi makan pisang satu orang dan yang memakan pisang 2 orangini menggabungkan kecepatan dan kerjasama. yang berhasil menghabiskan pisang menjadi pemenangnya.

Semua pegawai Inspektorat DIY berpartisipasi hadir dalam semangat kemerdekaan. “Melalui lomba-lomba estafet ini, kami ingin mengajak semua pihak untuk merayakan HUT RI dengan penuh keceriaan dan semangat persatuan. Kegiatan ini juga merupakan wujud komitmen kami dalam memperkuat sinergi antara pegawai Inspektorat DIY,” ujar Panitia Lomba 17an Inspektorat DIY.

Para pemenang lomba estafet akan diumumkan dalam upacara penutupan perayaan HUT RI yang akan diadakan pada tanggal 18 Agustus 2021 di halaman kantor Inspektorat DIY. Lomba-lomba estafet ini tidak hanya memupuk semangat nasionalisme, tetapi juga menghadirkan tawa dan kebahagiaan bagi semua Pegawai Inspektorat DIY.

Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat DIY Semester I Tahun 2023 dan Pending Tahun Sebelumnya yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Juli Tahun 2023 di Aula Sidomukti Lantai 4 Gedung Inspektorat DIY pada Pukul 08.30 sampai dengan selesai. Acara dihadiri oleh BPK Perwakilan DIY, Sekda DIY, Inspektur DIY, Sekretaris Inspektorat DIY dan Kepala OPD se DIY.

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah merilis pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan mereka untuk Semester I Tahun 2023. Hasil pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan daerah.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat DIY selama Semester I Tahun 2023 telah mengidentifikasi berbagai temuan dan masalah yang perlu segera ditangani oleh entitas yang diperiksa. Dalam pemutakhiran data yang dirilis ini, terdapat informasi tentang langkah-langkah yang telah diambil untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut.

Beberapa temuan utama yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan Semester I meliputi:

  1. Masalah Pengelolaan Keuangan: Terdapat ketidaktepatan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan di beberapa unit kerja pemerintah daerah, yang memerlukan perbaikan dan pengawasan yang lebih ketat.
  2. Ketidaksesuaian dalam Penggunaan Anggaran: Beberapa entitas pemerintah daerah tidak sepenuhnya mematuhi peraturan yang berlaku dalam penggunaan anggaran, sehingga diperlukan tindakan korektif agar pengelolaan anggaran lebih efisien dan efektif.
  3. Masalah Administrasi: Beberapa proses administrasi dalam beberapa unit kerja belum efisien dan perlu disempurnakan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Dalam upaya menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut, entitas pemerintah daerah telah menyusun rencana perbaikan dan tindakan korektif yang terperinci. Pemutakhiran data ini mencatat perkembangan dan pelaksanaan dari rencana-rencana tersebut.

Inspektur DIY, Muhammad Setiadi, S.Pt., M.Acc, menyatakan, “Kami mencatat meningkatnya aduan masyarakat yang meningkat tekait berbagai masalah yang di sampaikan ke Inspektorat maupun ke APH, dan Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan Inspektorat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pemerintahan di DIY. Melalui pemutakhiran data ini, kami berharap masyarakat dapat melihat upaya konkret yang kami lakukan untuk mengatasi temuan dan masalah yang telah diidentifikasi.”

Sekda DIY, Beny Suharsono, menyampaikan ” Agar OPD untuk menjalankan tugas penuh dengan profesionalisme dan mencatat OPD mana saja yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut agas segera di selesaikan”

Kepala Sub Auditorat BPK Perwakilan DIY, Bernadeta Arum Dati, S.E.,M.M.Ak.”Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sudah sangat bagus dan terbaik no 2 di secara nasional.”

Pihak Inspektorat DIY juga mengingatkan seluruh entitas pemerintah daerah untuk mengimplementasikan rencana perbaikan dengan segera dan terus memonitor perkembangan implementasi secara berkala.

Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat DIY Semester I Tahun 2023 ini dapat diperoleh dengan menghubungi langsung kantor Inspektorat DIY.

Monitoring Penyelenggaraan Capaian SPM Kabupaten/Kota Se-DIY

Acara Monitoring Penyelenggaraan Capaian SPM Kabupaten/Kota Se-DIY dilaksanakan di Hotel Ultima Horison, pada pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, yang diikuti oleh Inspektur Jendral Kementrian Dalam Negri yang di wakili, Direktur Jentral Administrasi Kewilayahan dalam Negeri yang diwakilkan, Kepala Penjamin Mutu Pendidikan DIY kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Inspektur DIY, Kepala Disdikpora, Kepala Biro Tapem, Inspektur Kabupaten/Kota se-DIY, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat daerah Kabupaten/Kota se-DIY, Kepala OPD Pengampu SPM Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota Se-DIY.

Acara di buka oleh Inspektur DIY Muhammad Setiadi, S,Pt.,M.Acc. Kemudian acara di lanjutkan dengan paparan dari Analis Penjamin Mutu Pendidikan DIY kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Susi Anto, S.T.,M.Pd. kemudian paparan selanjutnya Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY Drs. Wahyu Krisnadi, M.M. acara di akhiri dengan diskusi dan tanya jawab.

Penjamin Mutu Pendidikan adalah proses yang melibatkan pengawasan dan penilaian terhadap mutu pendidikan di suatu daerah. Penyelenggaraan capaian SPM merupakan salah satu aspek yang menjadi fokus dalam penjaminan mutu pendidikan.

Dalam konteks Kabupaten/Kota, monitoring penyelenggaraan capaian SPM dilakukan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga terkait lainnya. Proses monitoring ini mencakup beberapa tahapan, antara lain:

  1. Perumusan Indikator: Dalam tahap ini, ditetapkan indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur capaian SPM. Indikator-indikator ini biasanya mencakup berbagai aspek, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kualitas pengajaran, kehadiran siswa, dan lain sebagainya.
  2. Pengumpulan Data: Data terkait dengan indikator-indikator yang ditetapkan dikumpulkan dari sekolah-sekolah di Kabupaten/Kota. Data ini mencakup informasi seperti jumlah siswa, kehadiran siswa, kualifikasi guru, fasilitas pendidikan, dan data lain yang relevan.
  3. Analisis Data: Setelah data terkumpul, dilakukan analisis untuk mengevaluasi capaian SPM. Analisis ini melibatkan perbandingan data aktual dengan target yang ditetapkan, serta identifikasi kelemahan dan potensi perbaikan.
  4. Tindak Lanjut: Berdasarkan hasil analisis, tindakan perbaikan dapat diambil untuk meningkatkan capaian SPM. Tindak lanjut ini dapat berupa pembinaan dan pelatihan bagi guru, perbaikan fasilitas pendidikan, pengembangan kurikulum, atau langkah lainnya yang diperlukan.

Proses monitoring penyelenggaraan capaian SPM Kabupaten/Kota ini penting untuk memastikan mutu pendidikan yang berkualitas dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Melalui upaya ini, diharapkan dapat tercipta sistem pendidikan yang lebih baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peserta didik.

Rapat Asistensi dan Supervisi LPPD Kabupaten Kota

Rapat asistensi dan supervisi LPPD Kabupaten Kota se DIY di laksanakan di Pool Terrace Hotel New Saphir pada pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Acara dihadiri oleh Perwakilan BPKP DIY Arisanti Suryaningrum, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Inspektur DIY Muhammad Setiadi, S.Pt.,M.Acc, Inspektur Kabupaten/Kota, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten/Kota, Sekretaris Inspektorat DIY, Inspektur Pembantu Bidang Inspektorat DIY, Tim EPPD DIY, Kasubag Program dan monev Inspektorat DIY. Acara dibuka oleh Inspektur DIY, dan dilanjutkan dengan paparan dari Perwakilan BPKP DIY Arisanti Suryaningrum.

Asistensi dan supervisi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah pusat atau lembaga terkait untuk memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah.

Asistensi dalam hal ini berarti memberikan pendampingan dan bimbingan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa laporan tersebut sesuai dengan pedoman, aturan, dan format yang telah ditetapkan. Asistensi juga dapat meliputi pemberian petunjuk teknis dan metodologi yang diperlukan agar laporan dapat disusun dengan baik.

Supervisi dalam konteks laporan penyelenggaraan pemerintah daerah berarti melakukan pengawasan terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Pengawasan ini dilakukan untuk memeriksa keakuratan, kelengkapan, dan kualitas laporan yang telah disusun. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau masalah dalam laporan, supervisi dapat memberikan rekomendasi atau perbaikan yang perlu dilakukan.

Instansi pemerintah pusat atau lembaga terkait juga dapat melakukan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan memberikan umpan balik yang diperlukan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan tugas dan kewajibannya secara transparan, akuntabel, dan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya asistensi dan supervisi terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat menyusun laporan yang lebih baik, memenuhi standar yang ditetapkan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Acara diakhiri dengan desk dengan tim teknis kabupaten kota, kemudian dilatjutkan dengan foto bersama.