Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Roadmap SP4N-LAPOR di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Acara Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Roadmap SP4N-LAPOR! di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dimulai pukul 09:00 di aula Sido Mukti Inspektorat DIY lantai 4 yang dihadiri oleh Inspektur DY Muhammad Setiadi.S.Pt.,M.Acc., Ombusdmen RI Ibnu Firdaus Zayyad, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan, Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat KemenPAN RB Insan Fahmi, Kadis Kominfo Hari Edi Tri Wahyu Nugroho. S.IP.,M.Si..

Acara di awali dengan sambutan dan paparan dari Inspektur DIY, Kemudian dari PANRB, ORI,Kadis Kominfo, Kemendagri.

Acara selanjutnya Diskusi yang di Moderatori dari Kominfo, tanggapan pada diskusi disampaikan oleh, perwakilan UNDP DR. Idham Ibty,

Kaji Tiru Pembangunan Zona Integritas pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Kaji Tiru Pembangunan Zona Integritas pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 di Aula Sido Mukti Lantai 4 Inspektorat DIY.

Kegiatan tersebut di dasarkan pada Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah dalam rangka upaya percepatan implementasi Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Rombongan dari Pemerintah Kalimantan Tengah terdiri dari

  1. Asisten Administrasi Umum
  2. Inspektur
  3. Kepala Biro Organisasi
  4. Kepala BPSDM
  5. Kepala DPMPTSP
  6. Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus
  7. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
  8. Tim Penilai Internal (8 orang)
  9. Sekretaris DPMPTSP
  10. Sekretaris BPSDM
  11. Wakil Direktur RSUD dr.Doris Sylvanus

Rombongan diterima langsung oleh :

  1. Inspektur DIY ,
  2. Sekretaris Inspektorat DIY,
  3. Ketua Tim RB dan
  4. Anggota Inspektorat DIY,
  5. Kepala Biro Organisasi,
  6. BLKK

Acara diawali dengan sambutan dan ramah tamah, yang pertama sambutan Inspektur DIY Muhammad Setiadi, S.Pt.,M.Acc memberikan sambutan terkait kunjungan kaji tiru dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kemudian Sambutan dari Asisten Administrasi Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Sambutan dari Kepala Biro Organisasi Pemda DIY, dilanjutkan dengan paparan dari Tim pengampu RB Inspektorat DIY, Topaz Mardiarto, S.IP.,M.Acc. diakhiri dengan paparan dari BLKK.

Acara dilanjutkan dengan tanya jawab yang di moderatori oleh Topaz Mardiarto, S.IP.,M.Acc.

Acara diakhiri dengan dengan foto bersama dan pemberian cenderamata.

RPJMD 2022-2027 DIY Jadi Pengejawantahan Visi

Yogyakarta (16/01/2023) jogjaprov.go.id – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X berpendapat penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2022-2027 terasa lebih bermakna. Ini dikarenakan DIY menjadi satu-satunya daerah yang melakukan penyusunan RPJMD.

Hal ini diungkapkan Sri Sultan dalam sambutannya pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan RPJMD tahun 2022-2027 DIY di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (16/01). Sri Sultan mengatakan, penyusunan RPJMD ini menjadi kewajiban usai dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027 pada Oktober 2022 lalu.

“Untuk itu, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa esensi yang seharusnya menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan. Pertama, dalam proses perencanaan, janganlah semata berorientasi pada apa yang akan dikerjakan, tapi harus dipikirkan juga apa yang akan dicapai. Dalam hal ini RPJMD dapat dipahami sebagai pengejawantahan mendalam dan multidimensional atas Visi,” papar Sri Sultan.

Tak hanya menjadi pengejawantahan visi, perencanaan pembangunan lima tahun ke depan ini juga harus diawali dengan penyamaan persepsi, dalam bingkai sinergi dan dirancang untuk merespon berbagai perubahan. Menurut Sri Sultan, semua hal tersebut harus diiringi semangat transformasi mindset dari kerja menjadi kinerja, serta dari output menjadi outcome dan impact.

Seperti yang telah ditetapkan, visi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027 ialah ‘Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi’. Dan ada tiga komponen yang saling terkait dan menjadi prioritas dari visi tersebut yakni Reformasi Kalurahan, Kawasan Selatan, dan Teknologi Informasi, yang akan menjadi penopang terwujudnya Pancamulia Masyarakat Jogja.

“Selanjutnya, apabila diproposisikan, untuk mewujudkan Pancamulia Manusia Jogja, maka Kawasan Selatan akan diletakkan sebagai subjek prioritas pembangunan, melalui cara pandang atau jalan Reformasi Kalurahan, dengan memanfaatkan Teknologi Informasi,” jelas Sri Sultan.

Dikatakan Sri Sultan, dinamika globalisasi harus diakui mampu mempengaruhi level kompleksitas pembangunan. Hal ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi DIY, untuk lebih laju dan maju dalam meningkatkan kinerja pembangunannya, terutama untuk optimalisasi potensi-potensi unggulan.

“Tantangan perubahan ini, tentunya perlu disikapi dengan bijak, didorong dengan perubahan mindset para penyelenggara pemerintahan. Sehingga sudah menjadi keharusan, apabila pembangunan yang dilaksanakan senantiasa dilandaskan pada strategi adaptif-kolaboratif, serta didukung pula dengan infrastruktur yang memadai dan terbarukan,” ungkap Sri Sultan.

Sri Sultan menambahakan, musyawarah perencanaan pembangunan merupakan rangkaian proses strategis yang dibangun sebagai wahana untuk berdiskusi dan bertukar pikiran antar pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, akademisi, swasta, NGO, maupun masyarakat. Pelaksanaannya juga tidak sekedar mengedepankan aspek top down planning, melainkan juga bottom up planning.

“Saya mengutip penyataan Jack Canfield, ‘Janganlah khawatir akan kegagalan, namun cemaskanlah kesempatan yang anda lewatkan’. Semoga pesan ini dapat semakin memotivasi para peserta Musrenbang, untuk dapat lebih aktif dalam memberikan sumbangsih, berupa masukan konstruktif dan pemikiran inovatif dalam perencanaan pembangunan,” imbuh Sri Sultan.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, Teguh Setyabudi mengatakan, RPJMD ini merupakan bagian dari pembangunan tahap pertama dari RPJPD DIY untuk tahun 2025-2045. RPJMD DIY 2022-2027 ini juga diharapkan dapat lebih menunjukkan keistimewaan DIY dalam berkontribusi pada tahapan RPJPN 2025-2045, menuju Indonesia Emas tahun 2045.

“Kami harap DIY bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki dengan mengembangkan inovasi dan kolaborasi, dalam mengakselerasi pembangunan daerah. Hal ini utamanya untuk mendukung pencapaian indikator makro yang masih relatif kurang,” imbuhnya.

Teguh pun berpesan agar dalam penyususnan RPJMD bisa berupaya untuk berkontribusi secara rasional demi pencapaian target pembangunan nasional dan merealisasikan kebijakan-kebijakan. DIY juga diharapkan mendukung dan berkontribusi pada pelaksanaan mayor proyek nasional maupun program-program nasional yang ada di DIY.

“RPJMD DIY juga perlu ikut memastikan kesinambungan dan perencanaan pembangunan pada periode sebelumnya. Dan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan, dapat memanfaatkan kemajuan teknologi inovasi, sebagaimana yang telah diarahkan oleh Bapak Gubernur (DIY) sebelumnya,” paparnya.

Acara ini dihadiri pula oleh Staf Ahli KemenPPN/BAPPENAS RI, Oktorialdi; Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X; Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji; Kepala Bappeda DIY, Beny Suharsono; President of Asian Planning Schools Association, Bakti Setiawan; dan para jajaran Forkopimda DIY. (Rt/Rd/Sis)

HUMAS DIY

Pemutakhiran Data TLHP Semester II Tahun 2022

doc: Humas Pemda DIY

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022 yang di laksanakan di Aula Sido Mukti lantai 4 Inspektorat DIY yang dimulai pada pukul 09:00 WIB di hadiri oleh Wakil Gubernur dan Kepala OPD Pemda DIY beserta jajaranya.

doc: Humas Pemda DIY

Acara Pemutakhiran di buka secara resmi oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, kemudilan laporan penyelenggaran oleh Inspektur DIY Muhammad Setiadi, S.Pt, M.Acc. kemudian ada dua Narasumber yang menyampaikan materi paparan terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan yaitu dari Itjen Kemendagri yaitu Maharina Desimaria, S.Sos, M.AP, M.A dan BPK perwakilan DIY yaitu Farida Sofia Irawati.

doc: Humas Pemda DIY

Selesai paparan dilanjutkan dengan dialog dan tanya jawab yang di moderatori oleh Sekretaris Inspektorat DIY Totok Purwoirawan, SKM, M.Acc.

Anev Saberpungli UPP DIY Tahun 2022

Anev Saberpungli Unit Pemberantasan Pungli Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 yang di selenggarakan di Aula Sido Mukti lantai 4 Inspektorat DIY. Acara dimulai dari pukul 08:30-sampai dengan selesai yang dihadiri oleh seluruh komponen UPP DIY mulai dari Inspektorat DIY, Polda DIY, Kejaksaan, BIN.

Acara dibuka oleh Inspektur DIY dan dilanjutkan dengan paparan secara berurutan dari Inspektorat DIY yaitu Bapak Muhammad Setiadi, S.Pt, M.Acc, dari Polda DIY Bapak AKBP Abdul Wahid S.Pd.M.M, dari BINDA DIY Bapak Brigjen Polisi Andry Wibowo, SIK, MH, MSi dan dari Kejaksaan Tinggi DIY Bapak DR. Suprianto, SH.MH. Usai paparan dilanjutkan dengan dialog dan tanya jawab.

Pada penghujung acara di akhiri dengan foto bersama

Pemda DIY kembali memperoleh Penganugrahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022

Pemerintah Daerah DIY kembali meraih predikat AA terkait Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain SAKIP, Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY meraih predikat A, mempertahankan predikat yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.


Selain itu, Bapak Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X Gubernur, juga meraih penghargaan sebagai Pembina Pelayanan Publik Terbaik di Indonesia berdasar pemenuhan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Predikat Pembina Pelayanan Publik Terbaik tersebut semakin lengkap dengan penghargaan-penghargaan lain yang dianugerahkan kepada Pemerintah Daerah DIY.


Penghargaan-penghargaan lain yang diperoleh antara lain Difagana, Pionir Penanggulangan Bencana Berbasis Inklusi, Pemerintah Provinsi DIY berhasil masuk TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2022. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) DIY, dinobatkan menjadi TOP 3 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Indonesia. Demikian dengan KPPD (Samsat) Kulonprogo DIY yang menjadi TOP 3 pada kategori Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)/Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).


Penghargaan ini diserahkan oleh MenpanRB Abdullah Azwar Anas kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Selasa (06/12) di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat. KemenpanRB menyerahkan penghargaan ini pada rangkaian acara Penganugrahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022

By biro.organisasidiy

BPKP DIY Harus Mengedepankan Komunikasi Dan Kerja Sama

Yogyakarta (05/12/2022) jogjaprov.go.id – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY harus terus mengedepankan komunikasi dan kerja sama dalam menjalankan tugasnya. Terutama kepada pihak-pihak terkait yang bersinggungan secara langsung dengan tugas Perwakilan BPKP DIY.

Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X mengutarakan hal demikian, saat menerima audiensi Kepala Perwakilan BPKP DIY Adi Gemawan beserta rombongan pada Senin (05/12) di Gedhong Pare Anom, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Perwakilan BPKP DIY sendiri memiliki beberapa tugas seperti melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya.

“Kita harus sama-sama ada komunikasi. Tidak bisa kemudian penilaian sepihak. Kami matur nuwun, apapun kami juga komunikasi. Karena memang ini kan kegiatan njenengan semua. Harapan saya, ada komunikasi sebelum semuanya kemudian menjadi terlambat,” tutur Sri Paduka.

Menurut Sri Paduka, komunikasi menjadi langkah preventif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, juga untuk menurunkan risiko terjadinya kesalahpahaman antara pihak-pihak terkait.

Sri Paduka berharap, ke depannya Pemda DIY dapat terus menjalin kerja sama dan komunikasi yang baik bersama Perwakilan BPKP DIY. Pemda DIY tentu tidak dapat berjalan sendiri, tanpa bantuan dan sinergi bersama pihak-pihak terkait dalam menjalankan pemerintahan.

Sementara itu, ditemui usai beraudiensi dengan Sri Paduka, Kepala Perwakilan BPKP DIY Adi Gemawan mengatakan, kunjungannya kali ini bertujuan untuk bersilaturahmi selaku pihak pengawasan intern pemerintah. Silaturahmi tersebut pun sekaligus untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Perwakilan BPKP DIY agar bisa bekerja sama dengan Inspektorat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota di wilayah DIY.

Alhamdulillah diterima dengan baik oleh beliau. Kami juga diberikan arahan-arahan untuk bisa lebih baik lagi ke depannya,” ucap Adi.

Dikatakan Adi, Sri Paduka memberikan arahan agar integritas Perwakilan BPKP DIY selaku pihak pengawasan harus dijaga dengan baik. “Karena integritas untuk pengawas itu penting sekali. Begitu nanti integritasnya tercela ya hasil pengawasannya nggak ada artinya,”ujar Adi.

Selain itu, senada dengan Sri Paduka, Adi menyebutkan kerja sama dan komunikasi juga menjadi arahan yang disampaikan Sri Paduka. “Kerja sama supaya segala sesuatunya itu tidak nanti jadi bertambah luas. Sudah bisa dikomunikasikan lebih dulu sehingga bisa lebih cepat di atasi. Selain itu, juga meningkatkan komunikasi dengan beliau dengan OPD-OPD. Yang namanya kelemahan itu pasti ada, tetapi kelemahan itu bukan untuk dicari-cari tapi untuk diperbaiki bersama,” jelas Adi.

Adi pun berharap, di masa mendatang, kerja sama bersama beberapa pihak terkait seperti Inspektorat DIY yang sudah terjalin dengan bagus ini bisa semakin kuat dan saling mengisi satu sama lain. “Saling mengisi, kami juga diajari kami juga mengajari sehingga semuanya menjadi lebih baik lagi,” kata Adi. (Han/Ade)

Humas Pemda DIY

Kunjungan Kerja Inspektorat Purworejo

Kunjungan kerja Inspektorat Purworejo di terima oleh Sekretaris Inspektorat DIY di Aula Gedung Inspektorat DIY lantai 4 dalam rangka Sharing Implementasi RB Pemda DIY pada pukul 08.00 s/d selesai

Acara diawali dengan perkenalan dan ramah tamah rombongan dari Inspektorat Purworejo dan dari Inspektorat DIY, kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Topaz Mardiarto, SIP. M.Acc terkait dengan Implementasi RB di Pemda DIY.

Kemudian acara di lanjutkan dengan diskusi dan saling sharing pengalaman dalam melaksanakan Implementasi RB.

Acara diakhiri dengan agenda foto bersama dan pemberian cendera mata

DIY Tingkatkan Integritas Dan Lawan Korupsi Melalui 3L

Yogyakarta (03/11/2022) jogjaprov.go.id – KPK mencatat kasus korupsi di Indonesia dari September 2004 hingga medio 2022 ini ada sebanyak 1.444 kasus, dan 363 diantaranya pelaku usaha. Diperlukan peningkatan integritas dan tekan melawan korupsi melalui keberanian 3L, Lihat, Lawan, Laporkan.  

Guna menegah DIY agar tidak terpapar kasus tersebut maka dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) kerjasama Pemda DIY dengan KPK pada para pelaku usaha. Bimtek Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Mewujudkan Dunia Usaha Antikorupsi di gelar pada Kamis (03/11) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Gubernur DIY Sri Sultan Hamegku Buwono X membuka acara tersebut bersama Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Brigjen Pol Kumbul Kuswidjanto Sudjadi.

Sri Sultan mengatakan, kegiatan bersama KPK ini menjadi salah satu tindak lanjut pembentukan good governance dan good corporate governance. Hal ini penting karena melibatkan melibatkan pemerintah dan dunia usaha melalui kolaborasi KPK dengan BUMD dan BUMN. Korupsi memang sangat sistemik, masif, terstruktur dan berskala luas sehinggamaka korupsi dianggap kejahatan luar biasa Karena itulah korupsi disejajarkan dengan terorisme yang menuntut penanganan dan pencegahan yang luar biasa pula.

“Bertolak dari kenyataan itu seluruh lapisan masyarakat harus dibekali pengetahuan akan bahaya laten korupsi dan pencegahannya,” ujar Sri Sultan.

Dalam upaya mencegah praktek praktek korupsi yang melibatkan dunia usaha pemerintah dan sektor privat dapat menerapkan SNI ISO 37001:2016. Di situ telah ditetapkan serangkaian langkah untuk membantu organisasi dalam mencegah, mendeteksi dan mengatasi penyuapan. SNI ISO 37001:2016 bersifat luwes dan dapat diterapkan di berbagai organisasi besar atau kecil baik di sektor publik swasta atau yayasan.

“Alangkah baiknya apabila standar ini dapat diterapkan serempak oleh pemerintah bersama sektor swasta sebagai upaya preventif sejak dini.  Bisa memberikan penyelesaian kasus dengan dibarengi tindakan meminimalisir niat, kemungkinan dan kesempatan untuk melakukan tindak korupsi,” papar Sri Sultan.

Sri Sultan berharap program anti korupsi dunia usaha yang berkolaborasi KPK dengan BUMD dan BUMN bisa berjalan baik. Momentum ini adalah gerbang untuk memerangi korupsi dengan lebih intensif lagi, guna membangun bangsa yang bermartabat.

Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Brigjen Pol Kumbul Kuswidjanto Sudjadi mengatakan, persentase kasus korupsi pada pelaku usaha sangat tinggi. Maka, Bimtek ini dilakukan agar jangan sampai nanti menambah angka jumlah pelaku. Meningkatkan integritas sehingga seluruh pelaku usaha tidak melakukan tindak pidana korupsi adalah tujuan utama.

“Kita ingatkan untuk tidak terlibat korupsi termasuk juga untuk melawan korupsi. Artinya kalau ada penyelenggara negara atau pegawai negeri yang mempersulit atau meminta sesuatu dan sebagainya kita harapkan mereka juga berani melawan dan sekaligus juga berani melaporkan kepada KPK,” jelas Kumbul.

Pada pelaku usaha yang paling banyak dilakukan adalah terkait suap dan gratifikasi. Ada juga yang menjadi korban pemerasan dan sebagainya dari pihak penyelenggara negara terkait perizinan. Maka, pemberantasan ini tidak bisa hanya dialkukan satu pihak penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil saja, tapi juga para pelaku usahanya.

 “Kami memberikan edukasi bahwa kami memakai media-media yang bisa digunakan oleh para pelaku usaha untuk melaporkan kalau terjadi korupsi. Jadi dua pihak kita ingatkan, jadi tidak ada lagi saling menyalahkan. Itu yang kita hindari,” kata Kumbul.

Kumbul menekankan, hampir seluruh daerah di Indoesia rawan korupsi. Namun yang perlu dipahami, korupsi adalah pilihan. Hari ini tidak korupsi, namun besok belum tentu tidak melakukan. Maka KPK berkeliling Indonesia mendatangi provinsi untuk mengingatkan jangan sampai ada korupsi. Ini adalah bentuk pembinaan KPK, karena penanganan korupsi bukan hanya OTT saja. (uk/alh/jon)

Humas Pemda DIY

Kunjungan Kerja Inspektorat Sulawesi Utara

Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Inspektorat Sulawesi Utara terkait dengan sharing tentang WBS dan RB. Rombongan di terima oleh Sekretaris Inspektorat DIY Totok Purwoirawan, SKM, M.Acc. Acara di mulai pukul 08.00 s/d selesai.

Acara diawali dengan perkenalan dan ramah tamah dari Sekretaris DIY, kemudian perwakiran rombongan dan dilanjutkan dengan paparan oleh Topaz Mardiarto, SIP, M.Acc. terkait dengan RB.

Acara selanjutnya diskusi terkait WBS dan RB yang di pandu oleh Sekretaris Inspektorat DIY.