UPP Saber Pungli DIY yang beranggotakan unsur dari Polda DIY, Kejaksaan Tinggi DIY, BINDA DIY serta Inspektorat DIY pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 menerima tamu dari UPP Saber Pungli Provinsi Riau. Bertempat di Aula Sidomukti Gedung Inspektorat DIY rombongan UPP Saber Pungli Riau yang dipimpin oleh Kombes Pol Hermansyah diterima langsung oleh UPP Saber Pungli DIY yang dipimpin oleh Kombes Pol Donny Siswoyo.

Kombes Pol Hermansyah menyampaikan maksud kedatangan ke DIY adalah untuk menjaga silaturahmi serta mempelajari pengawasan di bidang pelayanan publik dan sumber daya atau pegawai yang maju. Selain itu DIY juga cukup baik saberpunglinya, selalu mendapat penghargaan, dan relatif bersih dari praktik KKN untuk itu UPP Riau ingin mengetahui metode dan pengawasan dan tindakan apabila ada pelanggaran terhadap pelayanan publik.

Dalam kesempatan tersebut juga dipaparkan materi oleh anggota UPP Saber Pungli DIY, AKBP Abdul Wahid. Dalam paparannya disampaikan bahwa kegiatan UPP Saber Pungli DIY lebih mengutamakan pada pencegahan terjadinya korupsi melalui pungli. Untuk sasaran kerja tim DIY ditujukan kepada pelayanan, disiplin, dan PAD. Untuk penindakan pendisiplinan apabila ditemukan dugaan pelanggaran dalam pemberian pelayanan ke masyarakat diserahkan ke Inspektorat DIY atau Inspektorat Kabupaten/Kota yang berwenang. Untuk pengawasan terkait PAD difokuskan pada momen tertentu, seperti parkir, retribusi menjelang idul fitri dan akhir tahun. Secara khusus operasi Saberpungli berada di area publik se DIY. Operasi kegiatan difokuskan pada pemeriksaan SOP, regulasi, MoU, manajemen pasar, potensi penyimpangan, dan informasi layanan yang belum memadai.

Bagaimana cara Satgas Saber Pungli dapat berperan dalam peningkatan PAD serta bagaimana tim UPP melakukan Monev di sekolah khususnya pada masa PPDB? Peran Satgas Saber Pungli DIY dalam peningkatan PAD adalah upaya pencegahan pada area-area pelayanan publik dengan melakukan monev sebagaimana disampaikan sebelumnya yaitu difokuskan pada difokuskan pada pemeriksaan SOP, regulasi, MoU, manajemen pasar, potensi penyimpangan, dan informasi layanan. Sementara untuk monev pada sekolah, sangat dibantu dengan adanya LSM/Organisasi pemerhati pendidikan yang sangat aktif berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pemda DIY.

UPP Saber Pungli akan melaporkan kegiatan serta memberikan saran atau masukan ke pimpinan daerah disetiap akhir tahun anggaran.

Acara diakhiri dengan penyerahan plakat dan foto bersama.

Inspektorat DIY bersama dengan beberapa perangkat daerah di lingkungan Pemda DIY menjadi tim penilai dalam kegiatan Penilaian Desa Anti Korupsi tahun 2024. Penilaian dilaksanakan pada hari Senin s.d Rabu tanggal 21 s.d 23 Oktober 2024 pada tiga desa nominasi yaitu Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Gunungkidul, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Bantul, dan Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Sleman. Tahap pemilihan desa anti korupsi merupakan salah satu tahapan yang dilakukan dari keseluruhan tahapan yang meliputi:

1. Observasi merupakan tahap awal rangkaian penilaian dimana tim melihat kesiapan desa dalam memenuhi indikator desa antikorupsi
2. Bimtek dilaksanakan untuk sarana pembinaan dan penyampaian materi dari KPK/ Pemerintah Provinsi dalam rangka pemenuhan indikator desa antikorupsi
3. Penilaian yaitu kegiatan yang kali ini dilakukan tim penilai Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk pembuktian pemenuhan syarat desa antikorupsi
4. Awarding : Launching Desa Antikorupsi di Pemprov saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia)

Penilaian Desa Anti Korupsi ini adalah upaya besar yang dirancang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI. Penilaian tahun ini merupakan replikasi dan perluasan dari penilaian Desa Antikorupsi sebelumnya, dengan tujuan memperkuat program pemberantasan korupsi dari sisi pencegahan.

Harapan besarnya adalah agar program pemberantasan korupsi dari sisi penindakan semakin hari semakin berkurang karena budaya antikorupsi telah dimulai dari level pemerintahan di tingkat Desa atau Kalurahan. Proses penilaian ini dilaksanakan setelah melalui seleksi yang cukup ketat yang dari tiga perwakilan kalurahan yang diusulkan dari setiap kabupaten, hingga akhirnya terpilih satu kalurahan yang akan mewakili masing-masing kabupaten.

Penilaian yang akan dilaksanakan mencakup tidak hanya kelengkapan administrasi, tetapi sampai pada pemahaman seluruh pemangku kepentingan—mulai dari perangkat kalurahan hingga masyarakat—tentang aturan dan program kegiatan yang ada di kalurahan.

Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati, Inspektur , Kepala Dinas terkait , Lurah, perangkat Kalurahan, BMKal, serta seluruh warga dan pemangku kepentingan atas kerja keras dan komitmen yang telah ditunjukkan hingga menjadi wakil dari masing-masing Kabupaten untuk bersaing menunjukkan praktek baik implementasi nilai-nilai antikorupsi ke tingkat yang lebih tinggi. Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras semua pihak.

Mari kita terus memperkuat komitmen dan kerjasama dalam menjaga integritas dan transparansi di desa kita tercinta. Semoga desa kita dapat sungguh membawa kesejahteraan bagi seluruh warga dan menjadi contoh yang menginspirasi bagi desa-desa lain.

Acara asistensi Audit Keamanan SPBE oleh BSSN RI dilaksanakan selama dua hari yaitu pada hari Selasa-Rabu, 15 s.d 16 Oktober 2024 bertempat di Aula Sidomukti lantai 4 Inspektorat DIY, Jl. Cendana No 40 Kota Yogyakarta. Acara dilaksanakan secara penuh melalui pertemuan kelas langsung dan diikuti oleh peserta yang terdiri dari unsur internal Inspektorat DIY, Diskominfo DIY, Inspektorat dan Diskominfo se wilayah DIY. Adapun narasumber ataupun pemateri dari Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN)

Acara dibuka oleh Inspektur DIY, Muhammad Setiadi, S.Pt., M.Acc di hari pertama pelaksanaan kegiatan. Dalam sambutan dan arahan beliau menyampaikan Pelaksanaan audit SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden No. 95/2018 dan Peraturan Menteri Kominfo tentang Kebijakan Umum Pelaksanaan Audit TIK. Selain itu juga terdapat Peraturan Menteri PANRB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Acara Asistensi Audit Keamanan ini diperlukan bagi Pemda dalam rangka untuk mendukung kesiapan pelaksanaan evaluasi kepatuhan dan kesesuaian penerapan keamanan SPBE. Pemda melaksanakan Audit SPBE setiap tahun, dan diharapkan acara ini bisa menjadi bekal bagi Inspektorat maupun Diskominfo selaku pengampu SPBE di masing-masing Pemda untuk dapat memenuhi indikator-indikator penilaian yang ditetapkan. Perlu dipahami bersama bahwa audit tujuannya bukan mencari kesalahan, namun mencari peluang untuk melakukan perbaikan. Dengan dilaksanakannya acara ini, semoga semakin membuka wawasan serta pengetahuan mengapa SPBE penting dilakukan untuk peningkatan kinerja, kepatuhan, pencegahan atas risiko penggunaan teknologi, dan sekaligus untuk perencanaan Pemerintah Daerah

Narasumber pertama merupakan Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Deputi III BSSN. Dalam paparan disampaikan capaian penilaian SPBE pada setiap daerah di wilayah DIY. Perubahan paradigma pemakaian SPBE di masyarakat dimana sebelumnya masyarakat dalam beraktifitas lebih memanfaatkan media secara offline/langsung akan tetapi. mulai bergeser ke media dan aplikasi.

Bagaimana implementasi SPBE di tata pemerintahan daerah, perlu dipahami bahwa SPBE merupakan rumah besar bagi aplikasi-aplikasi yang diciptakan. Dimana perlu juga untuk membangun linkungan SPBE dengan memperhatikan kemungkinan risiko yang dihadapi. Siklus hidup pengelolaan keamanan SPBE merupakan siklus Plan Do Check Act (PDCA) dimana dari awal proses perencanaan, pengembangan, operasional, audit internal, perbaikan berkelanjutan serta pemantauan. BSSN telah mengatur pedoman manajenem keamanan SPBE dan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE melalui Perturan BSSN No 4 tahun 2021. Disampaikan juga dalam paparan beliau dasar pelaksanaan audit keamanan SPBE yang merupakan bagian dari audit SPBE selain audit infrastruktur dan audit aplikasi.

Proses audit SPBE dimulai dari tahap persipan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan yang meiputi area manajemen, area strandar teknis, tahap pelaporan dan tahap akhir yaitu evaluasi keseluruhan. Sementara itu didalam tahap pelaksanaan sendiri terdapat evaluasi desai kontrol, evaluasi implementasi kontrol, Dalam akhir paparan beliau menekankan bahwa dalam keamanan SPBE untuk menerapkan security by design bukan security by insident/accident.

Paparan kedua diberikan oleh Dr. Lukman Nul Hakim, S.E., M.M. Beliau adalah Sandiman Ahli Madya pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Deputi III BSSN. Dalam awal paparan beliau menyampaikan tentang pemahaman audit keamanan SPBE yang meliputi prinsip, pemahaman, tahapan audit serta penerapan audit.

Audit merupakan sebuah proses sistematis, indenpenden dan terdokumentasi untuk mencari bukti-bukti audit dan mengevaluasi bukti-bukti tesebut secara objective (tidak subjective) untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah terpenuhi. Adapun prinsip-prinsip yang harus terpenuhi yaitu integritas, jujur, profesiona, menjaga kerahasiaan, independen, pendekatan berdasarkan bukti dan pendekatan berbasis risiko. Dalam pemahaman audir kemananan perlu juga diketahui ekosisten risiko yang meliputi interaksi risiko, ancaman, kerentanan, pengendalian dan prosedur. Komponen ekosistem risiko perlu dipahami untuk melindungi people, process, technology, dan data. Konteks pemahaman yang dimaksud adalah bagaimana komponen-komponen ini berintegrasi  dan dapat menghasilkan praktik manajemen risiko yang lebih bermakna dan praktis.

Ancaman era SPBE meliputi ancaman terhadap sistem teknologi informasi pemerintah maupun berupa ancaman atas kepercayaan dan manipulasi opini publik semisal berita hoax atau berita palsu serta penyusupan judi online di kanal-kanal pemerintah. Prinsip keamanan SPBE yaitu: penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan cadangan, keaslian, kenirsangkalan

Beberapa prinsip utama audit keamanan SPBE yang menjelaskan bahwa audit bukan untuk mencari kesalahan:

1. Peningkatan Kualitas, untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memberikan rekomendasi agar kualitas dan keamanan sistem meningkat. Ini lebih pada mendukung proses perbaikan berkelanjutan daripada fokus pada kesalahan.
2. Evaluasi Kepatuhan, menilai apakah implementasi sistem sudah sesuai dengan regulasi, standar, dan kebijakan yang berlaku, termasuk memastikan bahwa langkah-langkah keamanan sudah diterapkan dengan benar.
3. Mitigasi Risiko, mengidentifikasi potensi risiko sebelum menjadi ancaman yang serius. Dengan demikian, audit membantu organisasi mengantisipasi masalah keamanan sebelum terjadi.
4. Penguatan Keamanan, berfokus pada upaya memperkuat keamanan dengan mengevaluasi kontrol dan prosedur yang ada serta merekomendasikan solusi yang relevan untuk meningkatkan pertahanan sistem.

Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi,  untuk memberikan transparansi kepada pihak-pihak terkait, memastikan bahwa proses pengelolaan teknologi informasi dan keamanan dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan.

Hari kedua asistensi audit keamanan SPBE dilanjutkan dengan praktek langsung proses kerja audit keamanan SPBE dengan mengambil sampel aplikasi Sadewa Dinas Komunikasi Informatika DIY. Praktek diawali dengan menyusun rencana audit dan dilanjutkan dengan penyusunan kertas kerja sampai dengan pengambilan kesimpulan audit.

Dengan dilaksanakannya asistensi semoga semakin membuka wawasan serta pengetahuan tentang pentingnya dilakukan SPBE untuk peningkatan kinerja, kepatuhan, pencegahan atas risiko penggunaan teknologi, dan sekaligus untuk perencanaan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mendukung visi dan misi pembangunan daerah diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari praktik tindak pidana Korupsi. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari praktik tindak pidana Korupsi dibutuhkan sistem penanganan pengaduan dugaan pelanggaran yang memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan ke pemerintah. Untuk itulah pentingnya kehadiran Pemerintah untuk melindungi hak setiap warga dalam penyampaian aspirasi dalam bentuk apapun.

Whistleblowing System (WBS) adalah sistem penanganan aduan yang digunakan untuk menampung, mengelola dan menindaklanjuti serta membuat laporan atas informasi yang dibuat oleh whistleblower mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi pada Pemerintahan Daerah

Pemda DIY telah menetapkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 53 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Wisleblowing System dengan Inspektorat DIY sebagai inisiator. Dengan adanya Pergub ini akan menjadi dasar Inspektorat untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahaan yang baik dan bebas dari korupsi. Didalam Pergub telah diatur bagaimana mekanisme pelaporan, jenis pelanggaran apa saja yang bisa dilaporkan sampai dengan pengelolaan pengaduan atas perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh ASN dan pejabat di lingkungan Pemda DIY. Dalam pergub ini juga telah diatur kewenangan Inspektorat DIY yaitu menyelenggarakan WBS.

Jadi masyarakat yang melihat atau mendengar atau menyaksikan langsung pelanggaran oleh ASN yang masuk dalam kategori pelanggaran yang sudah diatur dalam Pergub WBS jangan ragu untuk melapor.

Mari bersama-sama kita kawal pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi

Inspektorat menyelenggarakan acara Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 bertempat di Aula Sidomukti lantai 4 Gedung Inspektorat DIY.  Dalam laporan penyelenggaraan yang dibacakan oleh Inspektur DIY, Muhammad Setiadi, S.Pt., M.Acc. penyelenggaraan Gelar Pengawasan Daerah dimaksukan untuk menginformasikan hasil pengawasan APIP Tahun 2023 dan sebagian pengawasan tahun 2024 dan kepada OPD di lingkungan Pemda DIY dan Kabupaten/ Kota se DIY, agar pihak-pihak terkait mengetahui gambaran kondisi beserta titik-titik rawan yang berpotensi menghambat terwujudnya good governance dan clean government. Tujuan pelaksanaan Larwasda yaitu meningkatkan fungsi dan peranan pengawasan dalam pelaksanaan tugas setiap unit kerja pada Pemerintah Daerah serta memberikan umpan balik bagi perencana, pelaksana serta pimpinan obyek pemeriksaan/ unit kerja dalam rangka pengambilan keputusan. Acara dihadiri oleh pimpinan OPD se Pemda DIY, Inspektorat Kabupaten/Kota se DIY serta penanggungjawab obyek pemeriksaan di lingkungan Inspektorat DIY. Dalam sambutan Gubernur  DIY yang dibacakan oleh Wakil Gubernur DIY Paku Alam X disampaikan bahwa Larwasda merupakan salah satu. Upaya menjawab tuntutan transparansi, akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi. Untuk itu semua pihak perlu bersinergi dan bekerjasama untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan dari rekomendasi pemeriksaan. Dalam acara ini juga Inspektur menyajikan data pengawasan tahun 2023 dan Semester I tahun 2024, capaian kinerja Inspektorat, serta kinerja unggulan Inspektorat selama ini.

Selaras dengan sambutan Gubernur DIY, pelaksanaan Larwasda pada kesempatan ini juga menjadi sarana komunikasi dan sosialisasi dalam pencegahan korupsi dan pencapaian tujuan organisasi, yang turut menghadirkan narasumber dari KPK RI Ibu Swasti Putri Mahatmi dan Kepala BPKP Perwakilan DIY, Bapak Setya Nugraha. Dalam paparan yang disampaikan oleh narasumber KPK disebutkan bahwa kesadaran ASN atau pejabat publik dalam melaporkan gratifikasi yang diterima rendah, dikarenakan masih adanya kurang pemahaman tentang gratifikasi, ketakutan untuk melapor dan kebiasaan yang menganggap menerima sesuatu dari orang lain merupakan rezeki yang patut untuk disyukuri. Hal ini yang menyebabkan gratifikasi menjadi salah satu akar dari korupsi.

Sementara itu Kepala Perwakilan BPKP DIY, Bapak Setya Nugraha dalam paparannya menyebutkan bagaimana pengawalan pencapaian tujuan organisasi dengan mengedepankan pengendaalian internal didalamnya. Penyelenggaraan SPIP merupakan kewajiban setiap Pemda dan juga perangkat daerah di dalamnya bukan hanya Inspektorat. Dengan adanya SPIP yang handal dan tidak ada pembiaran atas risiko-risiko yang kemungkinan terjadi, maka risiko yang ada dapat dikendalikan dan diberikan solusi yang terbaik.  

Larwasda sebagai salah satu media sosialisasi dan penyampaian informasi pelaksanaan kegiatan Inspektorat DIY diharapkan mampu menjembatani Pemda DIY mensinergikan dan mengoordinasikan seluruh perangkat daerah mencapai tujuan organisasi dalam rangka mewujudkan Visi dan misi Gubernur DIY.

MAteri paparan

Pemda DIY telah membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 sebagaimana dalam surat Sekretaris Daerah Nomor 800.1.2.2/ 3462 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Formasi tahun 2024.

Naaaah tahun ini Inspektorat DIY mendapatkan formasi sebanyak 24 lhoooo… Ada jabatan Calon Auditor Pertama untuk 10 orang, calon PPUPD Ahli Pertama sebanyak 8 orang , dan calon Analis Sistem Informasi sebanyak satu orang. Jangan khawatir dalam penerimaan tahun ini, juga tersedia lowongan bagi teman-teman penyandang disabilitas untuk jabatan calon auditor pertama dan calon PPUPD ahli pertama.

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan mengunjungi http://sscasn.bkn.go.id atau http://bkd.jogjaprov.go.id