Forum Perangkat Daerah Inspektorat DIY (Renja 2025) resmi dilaksanakan secara daring pada hari ini, dengan menghadirkan narasumber utama dari Inspektorat Jenderal Kemendagri, Yenny Cheriani Aulia, S.IP., M.A., CRMO, serta perwakilan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY, Adi Gemawan, Ak., M.M. Acara ini bertujuan untuk membahas arah kebijakan penguatan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APIP) di DIY dan mengidentifikasi area rawan terhadap pencapaian tujuan pembangunan.
Sekretaris Inspektorat DIY, Totok Purwoirawan, S.K.M., M.Acc., membuka acara dengan sambutannya, menggarisbawahi pentingnya peran APIP dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. “Forum ini merupakan wadah untuk berbagi pemikiran, pengalaman, dan terobosan dalam rangka meningkatkan kinerja APIP di DIY,” ujarnya.
Narasumber pertama, Yenny Cheriani Aulia, membahas arah kebijakan penguatan APIP di DIY. Beliau menekankan perlunya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM di bidang pengawasan internal, pengendalian intern, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu, Yenny Cheriani juga membagikan pengalaman dari implementasi kebijakan di beberapa daerah di Indonesia yang berhasil meningkatkan efektivitas APIP.
Selanjutnya, Adi Gemawan dari BPKP DIY menyampaikan pandangannya terkait dengan area rawan atas pencapaian tujuan pembangunan di DIY. Dengan memaparkan hasil audit dan temuan-temuan terkini, Adi Gemawan memberikan gambaran mendalam tentang potensi risiko dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.
Dalam sesi tanya jawab, peserta forum aktif berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan terkait implementasi kebijakan, peran APIP dalam mitigasi risiko, dan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
Acara ditutup dengan harapan dari Sekretaris Inspektorat DIY, Totok Purwoirawan, untuk melanjutkan dialog dan kerjasama di antara perangkat daerah guna menciptakan pemerintahan yang lebih berkualitas dan mampu mencapai tujuan pembangunan secara optimal. Forum ini diharapkan dapat menjadi momentum positif bagi DIY dalam memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal demi kemajuan daerah.
